SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DI DESA BANDAR AGUNG KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATENKOTA WARINGIN TIMUR

Artikel

Kepkades Tim Posko PPKM Desa 2021

02 September 2021 09:30:34  Administrator  46 Kali Dibaca  Program Kerja

 

KABUPATEN  KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR AGUNG

NOMOR : 141/009/BA-PRG-2021

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN TIM POS KOMANDO DESA

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  CORONA VIRUS DISEASE 2019

DESA BANDAR AGUNG

KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2021

 

KEPALA DESA BANDAR AGUNG,

 

Menimbang

:

a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari  2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

b.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Inonesia Nomor  1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari  2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro didesa;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Bandar Agung tentang Pembentukan Tim Posko Desa   Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro  untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bandar Agung  Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021.

Mengingat

:

1.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.     Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4.     Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilisasi sitem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Mengahdapi Ancaman yang membahayakan Perekeonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134;

5.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

6.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321;

7.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014  tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014  tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014  tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Lembaran Negara Rebpublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57;. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864;

8.     Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskla Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19;

9.     Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

10.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178;

11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;

12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;

13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100;

14.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89;

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standart Pelayanan Minimal Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156;

16.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;

17.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611;

18.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 20219 diLingkungan Pemerintah Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249;

19.  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

20.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang  Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

21.  Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

22.  Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

23.  Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/336/2020 tanggal 23 Juli 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) Kalimantan Tengah;

24.  Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 nomor 10);

25.  Peraturan Desa Bandar Agung Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Bandar Agung tahun 2021. (Lembaran Desa Bandar Agung nomor 1 tahun 2021);

Memperhatikan

:

1.    Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 3 tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2021;

2.    Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor  1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

3.    Surat Edaran Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 Tanggal 8 Februari 2021 Tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

4.    Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19  Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tanggal 12 Februari 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dalam Rangka  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan;

 

 

 

MEMUTUSKAN

 

Menetapkan

:

Keputusan Kepala Desa tentang Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur  Tahun 2021

KESATU

:

Susunan Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean  Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021,  sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

:

Tugas Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bandar Agung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1.    Dalam Pelaksanaan Fungsi Posko Desa dibentuk Tim yang Ketuanya adalah Kepala Desa dan Wakil Ketuanya adalah Ketua BPD;

 

2.   Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan, penyebaran/penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

a.   Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;

b.   Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;

c.    Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;

d.   Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap Posko Desa; dan

e.   Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

3.    Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVI D-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

a.     Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait  dengan kondisi warga yang dipantau;

b.     Menyiapkan   lokasi   isolasi   bagi   warga   Desa   yang terkonfirmasi  COVID- 19;

c.     Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID- 19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 19);

d.     Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;

e.     Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 19;dan

f.       Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

 

4.    Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan  akibat  penyebaran / penularan  dan penanganan COVID- 19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

a.      Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;

b.     Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;

c.     Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan  melalui   peneguran   dan   pembatasan kegiatan di Desa; dan

d.     Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

5.    Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/ penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa yaitu:

a.      Memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan Posko Desa COVI D-19;

b.      Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;

c.      Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;

d.      Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid – 19 serta pencegahannya kepada masyarakat ; dan

e.      Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

 

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Posko Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro  untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bermitra dengan Bhabinkamtibmas, Babinsa,  Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Kecamatan, Tenaga Kesehatan Puskesmas, Pendamping Desa, Pendamping TKSK, Pendamping PKH, Penyuluh Pertanian, Penyuluh agama dan mitra lainnya.

KEEMPAT

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bandar Agung Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Ditetapkan di Bandar Agung

pada tanggal 3 Januari 2021

 

 

KEPALA DESA BANDAR AGUNG

 

 

 

 

 

SLAMET HARIANTO

 

 

 

SALINAN :  Keputusan ini disampaikan kepada Yth  :

  1. Satuan Tugas Covid -19 Kabupaten Kotawaringin Timur
  2. Satuan Tugas Covid -19 Kecamatan Parenggean di Parenggean
  3. Kepala UPTD Puskesmas Parenggean II
  4. Tim Posko Tingkat Desa PPKM Desa Bandar Agung (yang bersangkutan);
  5.  

Lampiran  : Surat Keputusan Kepala Desa Bandar Agung

Nomor      : 141/03/BA-PRG/ 2021

Tentang    : Pembentukan Tim Pos Komando Desa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

                   Masyarakat untuk Pengendalian  Penyebaran Corona Virus Disease 2019

                   Desa Bandar Agung Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

                   Tahun 2021

SUSUNAN

TIM POS KOMANDO DESA

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO

 UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN  CORONA VIRUS DISEASE 2019

DESA BANDAR AGUNG

KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TAHUN 2021

 

No

Nama/jabatan

Jabatan dalam Tim

Keterangan

 1.

Camat Parenggean

Pembina / Pengarah

 

2.

Kapolsek Parenggean

Pembina / Pengarah

 

3.

Koramil 1015-10 Parenggean

Pembina / Pengarah

 

4.

Ka Puskesmas Parenggean II

Pembina / Pengarah

 

5.

Kepala Desa Bandar AAgung

Ketua Tim

 

6.

Ketua BPD Desa Bandar Agung

Wakil Ketua

 

7.

SRIWIDARTI, S.Sos

Sekretaris Tim

Sekretaris Desa

8.

SOBUR

Bendahara Tim

Bendahara Desa

I.

Tim Pencegahan

 

 

1.

SUSIANTORO ADI

Koordinator

Sekretaris BPD

2.

KAWITNO

Wakil Koordinator

Kasi Kesra

3.

IDA LAELA

Anggota

Pensos

4.

ACE SAMSUDIN

Petugas Jaga Posko

Tokoh Pemuda

5.

EKO WIJAYANTO

Petugas Jaga Posko

Tokoh Pemuda

II

Tim Penanganan

 

 

1

DEFRY

Koordinator

Perawat/Bidan Desa

2

RINA WATI

Wakil Koordinator

Bidan Desa

3

DELLA EKA PRATAMA

Anggota

Staf Desa

4

SRI’AH

Anggota

Kader Posyandu

5

KARIATI

Anggota

Kader Posbindu

III

Tim Pembinaan

 

 

1

ARIFIN

Koordinator

Kasi Pem

2

AGUS GAJALI

Wakil Koordinator

Angg Linmas

3

SAI’IN

Anggota

Ketua LPMD

4

MUJIBURROHMAN

Anggota

Kaur Umum

5

RATNA

Anggota

Anggota BPD

IV

Tim Pendukung

 

 

1

Bripka SINGGIH PAMBUDI

Koordinator

Babinkamtibmas

2

Serda RIZKY AZIS

Wakil Koordinator

Babinsa

3

IFA LUSIANTI

Anggota

tomasy

4

CANDRA IRAWAN

Anggota

Tokoh  Pemuda

5

ISMILAH

Anggota

PKK

 

         Ditetapkan di Bandar Agung

         pada tanggal  3 Januari 2021

 

 

KEPALA DESA BANDAR AGUNG

 

 

 

 

SLAMET HARIANTO

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Amarta 2
Desa : Bandar Agung
Kecamatan : Parenggean
Kabupaten : Kota Waringin Timur
Kodepos : 74355
Telepon : 081211029373
Email : ddesabandaragung@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:128
    Kemarin:195
    Total Pengunjung:64.320
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:34.231.21.105
    Browser:Tidak ditemukan